Kementerian ATR/BPN Serius Tangani Tanah Ulayat di Papua

Zonadunia.com – Terkait tanah-tanah ulayat yang berada di Papua, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang mencari solusi untuk menatanya.

Saat ini Kementerian ATR/BPN tengah gencar melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ke seluruh penjuru Indonesia.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menyampaikan, wilayah Indonesia yang luas sehingga menimbulkan tantangan tersendiri di berbagai daerah terkait dengan pelaksanaan program PTSL.

Masalah tanah ulayat di Papua menjadi salah satu tantangan bagi Kementerian ATR/BPN. Menteri ATR/Kepala BPN memastikan akan serius menangani masalah tersebut.

Ilustrasi (Image by Peter H from Pixabay)

“Kami sedang melakukan penelitian yang sangat intensif tentang bagaimana penataan tanah ulayat di Papua sehingga tanah itu bisa produktif. Kemudian, Papua bisa kita bangun secara lebih baik sehingga kemakmuran akan bisa dicapai,” terang Sofyan dikutip dari Kompas.com.

Menurut Sofyan, Tanah Papua dan Papua Barat sangat luas dan memiliki potensi yang begitu kaya. Karena itu harus ada investasi untuk membangun daerah.

“Masalah tanah ulayat ini harus kita tuntaskan. Oleh sebab itu, kami sedang melakukan penelitian yang intensif sehingga nanti masalah ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Terkait tanah ulayat, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengungkapkan bahwa tanah Papua merupakan salah satu wilayah yang berpegang teguh kepada aturan-aturan adat. Hal ini menjadi keunikan dan tantangan dalam pengurusan tanah yang meliputi proses pengukuran, pemetaan, pendaftaran, dan penerbitan sertifikat.

“Harapan kami, ada perhatian khusus dari Kementerian ATR/BPN untuk bidang-bidang tanah yang berhubungan dengan objek tanah masyarakat hukum adat dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada di tanah Papua,” terangnya dikutip dari Kompas.com.

Melalui program PTSL, Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan sebanyak 2.193 sertifikat bagi masyarakat Provinsi Papua, dan 7.060 sertifikat bagi masyarakat Provinsi Papua Barat. Dalam kesempatan yang sama, 46.792 sertifikat juga diserahkan bagi masyarakat NTT.

Advertisement